Ads Bangka Selatan
Ads Bangka Tengah
Ads Bangka Barat
DPRD BASEL IDUL FITRI
4 x 1 m EVENT
WhatsApp Image 2023-11-20 at 18.49.23_352a8d70
WhatsApp Image 2023-11-20 at 18.49.09_f17109c0
WhatsApp Image 2024-02-07 at 19.33.04_8501907b
previous arrow
next arrow
300 DAPIL 1 500X300 LOBANG SAJA
300 DAPIL 3 500X300 LOBANG SAJA
300 DAPIL 2 500X300 LOBANG SAJA
300 DAPIL 4 500X300_2 PCS LOBANG SAJA
WhatsApp Image 2023-02-14 at 4.48.10 PM
UHC Award
hari lahir pancasila sosmed
IMG-20230720-WA0000
replicate-prediction-u4rj4ybbg4eyshothuoxormnxq
IMG-20230917-WA0005
WhatsApp Image 2023-11-20 at 18.49.23_352a8d70
WhatsApp Image 2023-11-20 at 18.49.24_754015ff
IG KORPRI 2023
WhatsApp Image 2024-02-07 at 19.33.04_958be2e3
previous arrow
next arrow

Kendala Logistik Hambat Ekspor CPO dari Babel

KOPPINEWS.ID,Pangkalpinang- Hingga saat ini ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) belum lancar akibat ketersediaan kapal yang masih minim. Hal ini tentu berimbas pada kapasitas tangki minyak sawit yang sudah penuh akibat terhambatnya ekspor komoditas tersebut.

Itu adalah satu dari berbagai keluhan yang disampaikan petani, distributor hingga eksportir sawit dari Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) kepada pemerintah pusat yang difasilitasi Pemprov Kep Babel pada rapat koordinasi membahas permasalahan Harga Tandan Buah Segar(TBS) dan proses perizinan ekspor kelapa sawit secara virtual, Rabu malam (7/7/2022).

Merespon hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kep. Babel, Ridwan Djamaluddin akan membantu berkoordinasi dengan Indonesian National Shipowners Association (INSA) seandainya ada kesulitan pada masalah logistik kapal angkutan.

Baca juga  Kasus Covid-19 Nol, Molen Minta Masyarakat Pangkalpinang Siap Sambut Tamu Sebagai Kota Dagang dan Jasa

“Artinya Pemprov Kep Babel mendukung bagaimana untuk meningkatkan harga TBS dan ekspor CPO kembali lancar, namun semua regulasi ada di pemerintah pusat,” katanya.

Selain itu dirinya juga menyetujui usulan agar pemerintah pusat menurunkan tarif PE (Pungutan Ekspor) CPO yang selama ini dibebankan kepada petani sawit.

“Termasuk regulasi agar jangan dibuat repot, karena saya mendapat laporan bahwa proses di Kementerian Perdagangan RI yang masih rumit,” tegasnya.

Sementara itu, Pemerintah Pusat terus bergerak untuk mendongkrak harga TBS petani, dalam hal ini Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang ditugaskan Presiden untuk membenahi masalah minyak goreng di Tanah Air.

Dijelaskan oleh Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto bahwa pihaknya telah menambah rasio ekspor Domestic Market Obligation (DMO) yang sebelumnya 1:5 menjadi 1:7, namun hingga saat ini masalah muncul dari sisi logistik yakni kesulitan mencari kapal pengangkut untuk pengiriman ekspor CPO.

Baca juga  Pj. Gubernur Ridwan Jamaluddin Ajak Masyarakat Hargai Pahlawan Bangsa

Hal itu merupakan imbas penerapan larangan ekspor CPO waktu lalu, sehingga kapal-kapal pengangkut tersebut beralih mengangkut CPO dari Rusia.

“Informasi yang kami dapat bahwa kapal-kapal tersebut baru akan kembali aktif pada minggu kedua di bulan Juli ini,” katanya.

Langkah lainnya yakni dengan menaikkan B30 menjadi B35/B40 dan diterapkan secara fleksibel tergantung pasokan dan harga CPO. Termasuk pertimbangan untuk menyesuaikan tarif PE CPO agar tidak menekan harga TBS petani sawit.(Red\Diskominfo).




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *