KOPPINEWS.ID,Pangkalpinang- Menyikapi isu strategis atau permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel), Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin merasa perlu untuk membuka Rapat Koordinasi Teknis dan Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan secara _virtual_ melalui Aplikasi Zoom di Ruang Vidcon, Kantor Gubernur, Senin (25/7/22).
“Saat ini, kami terus mengupayakan agar kondisi perekonomian di Bangka Belitung dapat terus ditingkatkan. Kami bersama-sama telah menginventarisir permasalahan-permasalahan yang terjadi di masing-masing perangkat daerah yang berimbas pada perekonomian masyarakat,” ujar Pj Gubernur Kep. Babel.
Isu-isu strategis atau permasalahan yang mengemuka dan berhasil di inventarisir saat ini di antaranya adalah, masih terbatasnya produksi ikan sementara permintaannya sangat tinggi, para nelayan yang kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar solar bersubsidi dan pertalite, sehingga menghambat aktivitas mereka untuk melaut dan berakibat ikan menjadi sulit didapatkan. Kalaupun ada, jumlahnya tidak banyak dan harganya pun menjadi mahal.
Kemudian, anjloknya harga tandan buah segar (TBS) perkebunan mitra dan non mitra, kekhawatiran akan adanya krisis pangan global, masih tingginya angka prevalensi stunting di beberapa kabupaten serta masih terdapat desa rawan stunting di setiap kabupaten, dan penambangan ilegal.
Atas permasalahan yang ada, Pj Gubernur Ridwan meminta agar segera dibahas dan didiskusikan baik di tingkat internal perangkat daerah pengampu, yang kemudian berkoordinasi dengan mitra serta stakeholder terkait, sehingga dapat dicarikan jalan keluarnya.
Hal ini menurut Pj Gubernur, sesuai dengan hasil Rapim sebelumnya bersama Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta beberapa kepala perangkat daerah, yang memberikan arahan startegis agar dapat ditindaklanjuti secara teknis. Sehingga, koordinasi dan sinergitas antara perangkat daerah di provinsi dengan perangkat daerah di kabupaten kota mutlak diperlukan.
Dengan mengusung tema, strategi pemulihan ekonomi daerah dan sinergitas pengendalian inflasi menuju masa endemi, Pj Gubernur berharap rapat koordinasi teknis ini dapat menghasilkan draft rencana aksi yang positif sebagai upaya penyelesaian permasalahan yang ada.
“Hasil pembahasan rakor teknis ini akan menjadi bahan pembahasan pada saat rakor gubernur dengan bupati dan wali kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang insyaAllah akan kita lanjutkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022,” ujarnya.
Selanjutnya, hasil pembahasan yang telah disetujui oleh seluruh kepala daerah baik oleh gubernur maupun oleh bupati dan wali kota, akan disusun menjadi nota kesepakatan yang diharapkan dapat menjadi komitmen bersama sebagai penyelesaian permasalahan yang ada.(Red\Diskominfo).
