KOPPINEWS.ID,BASEL- Yopi ketua DPC himpunan kerukunan tani Indonesia ( HKTI ) mempertanyakan kepada dinas pertanian terkait komben yang merupakan bantuan dari pemerintah untuk masyarakat petani sawah desa rias yang di kelola oleh UPJA ( Unit Pelaksana Jasa Alsintan) kabupaten Bangka selatan , Provinsi Bangka Belitung . Kamis,(21/7/22).
Berdasarkan informasi kepada awak media dari sekretaris kelompok Tani tanjung batu dua Desa Rias Bujil Sani mengatakan ada 5 unit bantuan komben yang telah di bantu oleh pemerintah untuk desa rias yang mana komben tersebut Saat ini di kelola oleh dua UPJA unit pengelola jasa asintan dan juga selama ini petani di bebankan dengan adanya pungutan biaya untuk tahun ini sebesar Rp 500.000 untuk perpetak sawah , Rabu (27/7/2022).
“Dengan adanya bantuan komben dari pemerintah untuk mempermudah memanen padi masyarakat yang bertani ,namun itu semua tidak sesuai apa yang di harapkan oleh pemerintah dan juga para petani , pasalnya banyak sekali para petani mengeluh dan kecewa dengan banyaknya komben yang rusak hampir seluruh komben rusak pada saat mau panen dan di tahun ini juga yang di kelola oleh dua UPJA tersebut.
“Di tahun 2022 ini miris adanya dua komben yang di serahkan oleh (im) ke kami itu dalam keadaan rusak parah, sehingga kami para petani harus menunggu dan tidak bisa memanen padi kami dengan baik dan harus selalu menunggu komben tersebut bisa beroperasi lagi dengan normal , untung saja ada komben dari pihak swasta yang membantu . Tukas nya
“Kemudian beliau menambahkan lagi , terkadang ada juga yang memanen padi Hingga sampai jam 4 subuh dini hari, intinya itu sudah tidak sesuai lagi dengan standar jam operasional kerja. Tegas nya
“Harapan kami , tolong lah komben yang telah di bantu oleh pemerintah di jaga dan benar-benar di kelola dengan baik ,apalagi kemaren ada aliran dan dari pemerintah sekitar Rp 50.000.000 untuk biaya rehap .tegas Bujil Sani.
Di ruang kerja Suhadi selaku kepala dinas pertanian mengatakan pada tgl 21/7/22 mengatakan ,terkait masalah banyaknya komben yang rusak bahwa pada dua hari yang lalu kami sudah melakukan audit , untuk pembiayaan pemerintah tidak mengeluarkan anggaran., Artinya alat yang telah di keluarkan oleh pemerintah untuk diterima oleh masyarakat itu kembali lagi ke masyarakat dan juga akan di bebankan kepada masyarakat itu sudah menjadi prinsip kami seperti itu, kami pun prihatin melihat kondisi komben tersebut. Ungkapnya
Hingga berita ini di terbitkan, awak media akan terus berupaya menelusuri untuk mencari kebenaran atau info lebih lanjut lagi kepada para pengelola UPJA yang di maksudkan.(Red).
