media online ukuran baru
Ads Bangka Selatan
Ads Bangka Tengah
Ads Bangka Barat
previous arrow
next arrow
300 DAPIL 1 500X300 LOBANG SAJA
300 DAPIL 3 500X300 LOBANG SAJA
300 DAPIL 2 500X300 LOBANG SAJA
300 DAPIL 4 500X300_2 PCS LOBANG SAJA
previous arrow
next arrow

DPD Partai Demokrat NTT Tolak Kenaikkan Harga BBM

KOPPINEWS.ID, Kupang – Partai Demokrat tidak melihat adanya upaya pemerintah untuk berhemat sebelum meminta rakyat untuk hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM yang akan berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur Leonardus Lelo kepada wartawan di Kupang, pada Senin, 05 September 2022 pagi.

Menurut Anggota DPRD Provinsi NTT ini, menandaskan bahwa tidak ada upaya penghematan yg dilakukan pemerintah.

“Anggaran digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan. Para pejabat dan aparat pemerintah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat. Tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah,” ungkap Leo.

Selain itu, kata dia, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tidak turun.

“Lalu, uangnya sekarang ke mana,” tohoknya.

Leo mengingatkan dengan tegas bahwa kenaikan harga BBM membuat kehidupan rakyat yang sudah sulit menjadi semakin sulit.

“Pemerintah bukannya mengurangi beban rakyat, tetapi malah menambah beban rakyat. Kondisi rakyat belum pulih akibat pandemi, malah semakin diperberat oleh Pemerintah,” ungkap dia.

Dirinya sebagai Ketua Partai Demokrat Provinsi NTT menolak dengan tegas karena beberapa alasan.

Pertama, kenaikan harga BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30%. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.

“Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6,5 persen hingga minus 8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket,” terangnya.

Selain itu upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021.

“Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi,” tuturnya.

Alasan kedua, DPD Demokrat NTT menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan sekali, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.

Terkait dengan bantuan subsidi upah sebesar 150 ribu rupiah selama 4 bulan kepada buruh, Leo mengatakan kalau ini hanya “gula-gula saja” agar buruh tidak protes.

“Tidak mungkin uang 150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflansi yang meroket. Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari pertalite, harganya jauh lebih murah,” tutup Leo.

Oleh : Isidorus Andi
Editor : Feren




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *