media online ukuran baru
Ads Bangka Selatan
Ads Bangka Tengah
Ads Bangka Barat
previous arrow
next arrow
300 DAPIL 1 500X300 LOBANG SAJA
300 DAPIL 3 500X300 LOBANG SAJA
300 DAPIL 2 500X300 LOBANG SAJA
300 DAPIL 4 500X300_2 PCS LOBANG SAJA
previous arrow
next arrow

Kendalikan Inflasi di Bangka Tengah, Algafry: Pastikan Ketersediaan Stok Barang dan Kebutuhan Pokok Aman

KOPPINEWS.ID,KOBA- Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Bangka Tengah mengelar High Level Meeting (HLM) monitoring evaluasi program kegiatan serta antisipasi dan mitigasi pengendalian inflasi menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 bertempat di Ruang Rapat VIP Bupati Kabupaten Bangka Tengah, Selasa (01/11/2022).

Rapat Koordinator Tim Pengendalian Inflasi Deerah (TPID) ini merupakan wujud sinergi dan komitmen bersama dalam rangka menjaga tingkat inflasi sebagai salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkesinambungan dan berkeadilan. Tantangan inflasi 2022 adalah bergejolaknya bahan pangan akibat tantangan pada pasokan, distribusi dan mekanisme pasar di tengah adanya harmonisasi kebijakan perpajakan yang berpotensi meningkatkan harga beberapa komoditas yang dikenakan PPN.

Pada kegiatan High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) ini dibuka secara langsung oleh Bupati dan dihadiri oleh Kapolres Bateng, Deputi BI Babel, Kepala BPS Babel, Staf Ahli dan Asisten Bateng, para Kepala OPD Kabupaten Bateng, Camat serta tamu undangan.

Terkait pengendalian inflansi, Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman menyampaikan bahwa dengan adanya beberapa komoditas barang yang mengalami kenaikan harga, diantaranya komoditas makanan seperti cabai dan bawang merah, menjadi penyumbang inflasi di Kabupaten Bangka Tengah.

Baca juga  Lima Fraksi Di DPRD Bateng, Desak Pemerintah Daerah Bateng Segera Menentukan Wakil Bupati

“Oleh karena itu High Level Meeting TPID berjenjang sangat penting dan strategis sebagai antisipasi sekaligus memastikan ketersedian stok barang kebutuhan pokok di Bangka Tengah ini agar aman dan terkendali,” ungkapnya.

Lebih lanjut Algafry menjelaskan dalam mengendalikan inflasi harus mengacu pada 4 K yaitu Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif.

“Untuk menyukseskan strategi 4 K tersebut diperlukan sinergitas, koordinasi dan komitmen diantara anggota TPID serta seluruh stakeholder terkait lainnya,” ucap Algafry.

Algafry juga berharap kedepannya pengendalian inflasi di Kabupaten Bangka Tengah bisa berada pada rentang 3-1 sesuai dengan target inflasi nasional.

Di pertemuan ini Kepala Kantor Perwakilan BI Bangka Belitung, Agus Taufik, menjelaskan pengendalian inflasi sangat penting dalam menumbuhkan perekonomian di suatu daerah. Menurutnya, jangan sampai inflasi terjadi pada saat daya beli masyarakat menurun sehingga menyebabkan harga barang menjadi tinggi.

“Selain itu, inflasi juga dapat menghambat investasi, menurunkan daya saing produk ekspor, serta akan berpengaruh pula pada sumber pendanaan dari perbankan,” ungkapnya.

Baca juga  Gubernur Terima 17 Rekomendasi DPRD Terkait LKPJ TA 2020

Ia juga meminta kepada TPID bersama seluruh stakeholder agar saling bekerja sama dan meningkatkan koordinasi dalam melakukan pengendalian inflasi daerah khususnya di Kabupaten Bangka Tengah. Hal dimaksudkan untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, terutama dalam menyambut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Dari hasil pertemuan ini terdapat beberapa hal yang disampaikan untuk diteruskan kepada para stakeholder dan masyarakat. Diantaranya barang kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan per 1 November 2022, yakni beras medium, minyak goreng kemasan sederhana, minyak goreng kemasan premium, telur ayam ras, cabe merah keriting, dan bawang merah.

Sementara itu hasil mitigasi inflasi daerah dengan Dana Desa menyebutkan bahwa ketahanan pangan dan hewani dialokasikan 20% dari dana desa, BLT Dana Desa dialirkan Rp 18.790.808.400 kepada 5.327 keluarga penerima manfaat. Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Rp 116.970.642 menyerap tenaga kerja sebanyak 872 orang.

Selain itu pengelolaan Dana Desa termasuk BLT dilaksanakan secara swakelola, PKTD diarahkan untuk warga miskin dan miskin ekstrem, pengangguran, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan kelompok marjinal lain.(Red\Diskominfo Bateng).




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *