media online ukuran baru
Ads Bangka Selatan
Ads Bangka Tengah
Ads Bangka Barat
previous arrow
next arrow
300 DAPIL 1 500X300 LOBANG SAJA
300 DAPIL 3 500X300 LOBANG SAJA
300 DAPIL 2 500X300 LOBANG SAJA
300 DAPIL 4 500X300_2 PCS LOBANG SAJA
previous arrow
next arrow

Dirjen Bangda Kemendagri Buka Tahapan Akhir Penilaian ADLGA Tahun 2022

KOPPINEWS.ID,JAKARTA- Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bangda) Teguh Setyabudi, mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membuka tahapan akhir dari penilaian dalam ajang Askompsi Digital Leadership Goverment Award (ADLGA) Tahun 2022.

Pada tahapan penilaian yang dilaksanakan di Swissbell Hotel Kalibata Jakarta pada Selasa (6/12), dilakukan presentasi langsung dari para Sekretaris Daerah (Sekda) yang masuk nominasi untuk kategori Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten.

“Atas nama Menteri Dalam Negeri, kami memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini yang merupakan hasil kolaborasi beberapa pihak. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut seterusnya dengan tentunya beberapa evaluasi agar bisa sempurna. Saya juga sepakat, sekda adalah salah satu kunci utama keberhasilan pelaksanaan Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE,” kata Teguh Setyabudi dalam awal sambutannya.

Dengan adanya kegiatan ini, ia berharap dapat menjadi daya ungkit dan sebagai bentuk dorongan percepatan terwujudnya transformasi digital di daerah, serta merupakan salah satu upaya mencapai keberhasilan Menuju Indonesia Digital.

“Di setiap tingkatan pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah perlu dikembangkan digital leadership government,” jelas Teguh.

Ia juga mengapresiasi atas rangkaian pelaksanaan ASKOMPSI Digital Leadership Govenrment Awards 2022 dan diharapkan dapat menginisiasi dan mempelopori kegiatan yang dapat dijadikan role model dalam pelaksanaan digital government untuk daerah lainnya.

Baca juga  BPIP RI Berkunjung Ke Pemprov Bangka Belintung

Untuk diketahui, ADLGA adalah sebuah kegiatan hasil kerja bersama antara Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) dengan Kementerian Dalam Negeri serta Inixindo, untuk memberikan apresiasi kepada para Sekda di Indonesia yang telah melaksanakan dan menerapkan dengan baik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Beberapa tahapan telah dilewati para peserta. Mulai dari pengisian kuesioner, verifikasi, visitasi, penentuan nominasi, hingga tahapan presentasi ini.

Adapun tim juri di antaranya adalah Profesor Dana Indra Sensuse dan Profesor Zainal Arifin Hasibuan dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI); Profesor Muhajir M.Darwin dari UGM; Profesor Marsudi W.Kisworo dari Komisaris Telkom; Dr. Bisyron Wahyudi dan Dr. Nelson Simanjuntak, dari IPDN Jakarta; serta Sita Laksmi dari Tifa Foundation; dan Andi Budimansyah Chairman of Indonesia IT Federation.

Sementara, sembilan Sekda yang masuk nominasi ADLGA Tahun 2022 di antaranya berasal dari Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kategori pemerintah kota, berasal dari Pemerintah Kota Magelang (Jawa Tengah) dan Pemerintah Kota Tangerang (Banten). Sedangkan untuk kategori pemerintah Kabupaten di antaranya Pemerintah Kabupaten Sumedang (Jawa Barat), Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah) dan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Banten).

Baca juga  Pesona Pulau Seliu Yang Memikat Hati

“Tahun ini dilakukan secara khusus pemberian penghargaan kepada sekda, karena perannya yang sangat vital dalam mendorong kemajuan digitalisasi di daerah, karena ia memegang kunci sebagai fungsi top management dan ketua tim anggaran,” kata Sudarman yang menjabat Ketua Askompsi.

Kadis Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu juga menambahkan bahwa, keberhasilan suatu daerah dalam percepatan digitalisasi tidak terlepas dari peran sekda dalam mengharmonisasi program SPBE yang sudah diamanatkan dalam PP 95 tahun 2018.

Di samping itu ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat area blank spot di beberapa daerah karena masih minimnya ketersediaan infrastruktur.

Menurut laporan kajian SMERU, dijelaskannya bahwa cakupan area 4G tidak kurang dari 16 provinsi masih memiliki kesenjangan digital, termasuk peningkatan laju konektivitas pun belum menjamin terhadap keadilan dalam menikmati ketersediaan internet.

“PR yang besar ini perlu di kerjakan secara bersama antara pemerintah, pemerintah  daerah, pengusaha dan masyarakat agar harapan percepatan digitalisasi  daerah dapat terwujud dengan segera,” tutupnya.(Red).




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *