media online ukuran baru
Ads Bangka Selatan
Ads Bangka Tengah
Ads Bangka Barat
previous arrow
next arrow
300 DAPIL 1 500X300 LOBANG SAJA
300 DAPIL 3 500X300 LOBANG SAJA
300 DAPIL 2 500X300 LOBANG SAJA
300 DAPIL 4 500X300_2 PCS LOBANG SAJA
previous arrow
next arrow

Uji Materiil Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, MK Akan Gelar Sidang Tatap Muka, Apa Petitum Pemohon

Uji Materiil Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, MK Akan Gelar Sidang Tatap Muka, Apa Petitum Pemohon

KOPPINEWS.ID, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memohon persidangan uji materiil aturan mengenai sistem pemilu proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) diubah menjadi luring di ruang sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman bersama tujuh hakim konstitusi lainnya mengabulkan permohonan tersebut.

“Usai menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim pada Selasa, 17 Januari 2023, MK mengabulkan permohonan dari DPR untuk sidang secara luring,” ungkap Anwar dalam sidang keempat Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut.

Setelah memutuskan akan menggelar sidang secara luring, MK tentu tidak serta merta langsung menyelenggarakan sidang uji materiil sistem pemilu proporsional terbuka saat itu juga, sebab MK harus memberi tahu kepada pihak-pihak lain, yaitu Presiden, para pemohon dan tentunya termasuk pihak terkait seperti KPU serta 11 pihak terkait lainnya.

Selain itu, MK memerlukan sejumlah persiapan dari sisi sarana dan prasarana untuk kembali melaksanakan sidang secara luring.

“Karena itu, Kami sampaikan bahwa sidang secara luring yang dimaksud akan digelar pada Selasa, 24 Januari 2023 mendatang, dimulai pada jam 11.00 WIB,” terang Anwar.

Kemudian, Anwar juga menyampaikan sidang kelima Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 yang digelar pada 24 Januari 2023 tersebut, akan menjadi sidang luring atau tatap muka pertama setelah pandemi Covid-19.

“Sidang pada 24 Januari 2023 mendatang itu akan menjadi sidang pertama untuk sidang luring atau tatap muka pasca pandemi Covid-19,” Tandas Anwar.

Diketahui, permohonan Nomor 114/PUU-XX/2022 dalam perkara pengujian UU Pemilu diajukan oleh Demas Brian Wicaksono pengurus Partai PDI Perjuangan (PDI-P), Yuwono Pintadi anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto dan Nono Marijono

Para pemohon mendalilkan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945.

Saat sidang pendahuluan di MK pada Rabu, 23 November 2022 lalu, para pemohon mendalilkan berlakunya norma-norma pasal tersebut yang berkenaan dengan sistem Pemilu proporsional berbasis suara terbanyak, telah bermakna dibajak oleh caleg pragmatis yang hanya bermodal populer dan menjual diri tanpa ada ikatan ideologis dan struktur partai politik serta tidak memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi partai politik atau organisasi berbasis sosial politik.

Akibatnya, saat terpilih menjadi anggota DPR/DPRD seolah-olah bukan mewakili organisasi partai politik namun mewakili diri sendiri.

Oleh karena itu, seharusnya ada otoritas kepartaian yang menentukan siapa saja yang layak menjadi  wakil partai di parlemen setelah mengikuti pendidikan politik, kaderisasi dan pembinaan ideologi partai.

Selain itu, menurut pemohon bahwa pasal-pasal a quo telah menimbulkan individualisme para politisi, yang berakibat  pada konflik internal dan kanibalisme di internal partai politik.

Sebab, proporsional terbuka ini dinilai melahirkan liberalisme politik atau persaingan bebas dengan menempatkan kemenangan individual total dalam pemilu.

Mestinya kompetisi terjadi antar partai politik di area pemilu, sebab peserta pemilu adalah partai politik bukan individu seperti yang termaktub dalam Pasal 22 E ayat (3) UUD 1945.

Para pemohon dirugikan karena pasal-pasal tersebut mengatur sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak karena telah membuat pemilu menjadi berbiaya sangat mahal dan melahirkan masalah yang multikompleks.

Sistem proporsional terbuka dinilai pemohon menciptakan model kompetisi antar caleg dalam pemilu yang tidak sehat karena mendorong caleg melakukan kecurangan termasuk dengan pemberian uang pada panitia penyelenggara pemilihan, sehingga apabila pasal-pasal a quo dibatalkan akan mereduksi praktik politik uang dan membuat pemilu lebih bersih, jujur dan adil.

Di samping itu, sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak ini juga berbiaya tinggi sehingga memakan biaya yang mahal dari APBN, misalnya membiayai percetakan surat suara untuk pemilu anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam petitum pemohon juga meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “terbuka” pada Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu bertentangan  dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Demikian alasan pemohon dikutip dari website resmi mkri.id.

Oleh : Isidorus Andi




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *